Presiden terpilih AS Donald Trump dilaporkan akan menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan kripto sebagai prioritas nasional yang bisa dilakukan segera setelah dia kembali menjabat pada 20 Januari.
Bloomberg melaporkan pada 17 Januari, mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut, bahwa perintah ini akan mengarahkan lembaga-lembaga regulasi untuk bekerja sama dengan industri kripto. Perintah ini juga dapat membentuk dewan kripto untuk memperjuangkan kepentingan kebijakan industri.
Perintah tersebut dapat ditandatangani pada 20 Januari — hari pertama Trump kembali sebagai presiden — namun belum final dan bisa berubah sebelum diumumkan ke publik, menurut laporan tersebut.
Trump banyak diisukan akan mengeluarkan perintah eksekutif terkait kripto di hari pertamanya menjabat karena industri lokal sangat mendukung kampanyenya, dan presiden terpilih ini berjanji bahwa AS akan menjadi “ibu kota kripto.”
The New York Times juga melaporkan pada 16 Januari bahwa para eksekutif kripto telah memberikan masukan kepada czar kripto Trump, David Sacks, mengenai perintah eksekutif yang mencakup berbagai area kebijakan kripto.
The Washington Post melaporkan pada 13 Januari bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari yang mencakup masalah pemutusan hubungan bank dengan kripto dan pencabutan kebijakan akuntansi bank yang mewajibkan bank-bank yang memegang kripto untuk mencantumkan aset digital sebagai kewajiban.
Bloomberg melaporkan bahwa arahan bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk meninjau kebijakan kripto mereka dan membekukan litigasi terkait kripto masih dalam pembahasan, begitu juga dengan rencana membuat cadangan Bitcoin untuk pemerintah menyimpan aset-aset yang telah disita.
Reuters melaporkan pada 15 Januari bahwa Securities and Exchange Commission di bawah Trump dapat meninjau kasus-kasus terkait kripto dan menghentikan kasus-kasus yang tidak memiliki tuduhan penipuan.
Para pengacara industri juga memperkirakan SEC akan segera menghentikan kasus-kasus kriptonya.
Stuart Alderoty, kepala bidang hukum Ripple Labs, mengatakan pada 15 Januari bahwa tuntutan berkepanjangan lembaga tersebut terhadap perusahaannya “kemungkinan akan dihentikan oleh administrasi berikutnya” setelah regulator mengajukan argumen ke pengadilan banding.
Sementara itu, para pendukung kripto telah mendukung gagasan AS untuk memiliki cadangan Bitcoin, dengan menyatakan hal tersebut bisa menjadi pelindung dari inflasi dan dapat membantu meringankan utang negara.
Data Arkham Intelligence menunjukkan AS memegang berbagai aset kripto senilai hampir $20,3 miliar yang disita dalam penyelidikan kriminal — $19,8 miliar dari jumlah tersebut adalah Bitcoin hasil penyitaan.
Salah satu rancangan undang-undang yang diajukan oleh Senator Cynthia Lummis menyatakan bahwa Departemen Keuangan harus membeli 1 juta BTC, yang akan membutuhkan biaya setidaknya $100 miliar, mengingat harga Bitcoin saat ini sekitar $100.200.