Senat Brazil segera akan mengumumkan undang-undang mengenai Bitcoin. Undang-undang yang segera akan dihasilkan memungkinkan presiden Brasil menunjuk atau membuat badan pengatur dan pengawasan pasar crypto. RUU yang mengatur pasar cryptocurrency di Brasil, diharapkan akan disetujui oleh Kongres Nasional pada paruh pertama tahun ini, menurut Cointelegraph Brazil. Undang-undang yang diperdebatkan oleh Chamber of Deputi Brazil sejak 2015 lalu ini, telah mendapat persetujuan di putaran pertama rapat. Senat telah melampirkannya ke RUU lain yang berfokus pada kripto dan telah disetujui oleh Senat Komite Urusan Ekonomi. Dua legislator, Senator Irajá Abreu dan Deputi Aureo Ribeiro, kedua anggota legislatif ini masing-masing, sedang menyusun teks terpadu dari RUU yang akan diberikan kepada seluruh anggota senat saat rapat pemungutan legislatif. “Saya melakukan apapun yang saya bisa untuk mendukung Para Pejabat Pembuat Kebijakan, yang melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Tim teknis Bank Sentral juga sangat membantu. Berkas-berkas yang dibutuhkan juga sudah terkumpul menjadi satu,” kata Senator Irajá. Irajá juga menunjukkan bahwa presiden Senat, Rodrigo Pacheco, diharapkan dapat memasukkan RUU terpadu ke pemungutan suara pleno April. Dia berkata “Dengan menggabungkan proyek bersama, kami mempercepat persetujuan tonggak sejarah cryptocurrency di Brazil. Selain itu, adanya permintaan pasar untuk lingkungan bisnis yang lebih aman, kejelasan hukum di pasar kripto agar terhindar dari penipuan, dan penyesuaian diri dengan kesepakatan-kesepakatan Internasional menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang ini. Persetujuan undang-undang dalam pleno tidak akan membuat alat pembayaran Bitcoin legal di Brazil seperti halnya di El Salvador. Undang-undang yang diusulkan akan memungkinkan presiden Brazil untuk menentukan entitas federal yang bertanggung jawab menetapkan aturan cryptocurrency. Presiden akan membuat regulator baru atau mendelegasikan fungsi ini ke Securities and Exchange Commission (CVM) atau Bank Sentral Brazil (BC). Regulator akan bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman pasar dan menetapkan norma-norma yang sejalan dengan standar internasional untuk mencegah pencucian uang dan penyembunyian aset. RUU itu juga mengusulkan hukuman empat hingga delapan tahun penjara, di samping denda bagi mereka yang melakukan penipuan penyediaan layanan aset virtual. Poin lain yang disorot dalam RUU tersebut adalah serangkaian insentif bagi penambang kripto untuk mendirikan toko di Brasil. Ini diusulkan untuk membebaskan impor ASIC ke negara itu dari pajak. Namun, aturan ini tidak cukup untuk memikat para penambang Bitcoin ke negara itu, dikarenakan tingkat biaya energi di Brasil termasuk yang tertinggi di Amerika Selatan dan sekitar lima kali lebih tinggi daripada di negara-negara seperti Paraguay dan Venezuela. |